Perkembangan Pendidikan SMP

·          Pendidikan adalah faktor terpenting untuk kelangsungan hidup suatu bangsa karena tidak ada satu bangsa pun yang mampu mencapai kemajuan tanpa adanya pendidikan sebagai dasar utama pembangunan. Setiap bangsa yang ingin maju maka perlu mempersiapkan sumber daya manusianya terlebuh dahulu. Sejak awal kemerdekaan, pendidikan di Indonesia mulai berkembang ke arah yang lebih baik karena pada setiap periode pemerintahan, bidang pendidikan selalu mendapat perhatian dari pemerintahan.

Perkembangan Pendidikan pada Awal Kemerdekaan

•        Pada zaman penjajahan, pendidikan untuk anak-anak Indonesia sangat terbatas. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K). Ki Hajar Dewantara menjabat jabatan ini selama 3 bulan. Kemudian jabatan ini dijabat oleh Mr.T.S.G. Mulia yang menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya digantikan oleh Mohammad Syafei. Kemudian, ia digantikan oleh Mr. Suwandi.

•        Pada masa jabatan Mr. Suwandi, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Repubilk Indonesia yang bertugas untuk meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah Kemerdekaan. Setelah menyelesaikan tugas, panitia menyampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kemudian, disusunlah dasar struktur dan sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan umum pendidikan di Indonesia merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga Negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuannya kepada Negara. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu lebih menekankan penanaman semangat patriotisme.

•        Pendidikan pada awal Kemerdekaan terbagi atas 4 tingkatan, yaitu : pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pada akhir tahur 1949, tercatat sejumlah 24.775 buah sekolah rendah di seluruh Indonesia. Untuk pendidikan tinggi, sudah ada sekolah tinggi dan akademi di beberapa kota seperti Jakarta, Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Selain itu, ada pula universitas seperti Universitas Gajah Mada.

 

Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Liberal

•        Pada tahun 1950, diadakan pengalihan masalah pendidikan dari Pemerintah Belanda kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat). Kemudian, disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umum dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Artinya, setiap ada 3 sekolah umum, diadalkan 1 sekolah teknik. Setiap lulusan sekolah dasar diperbolehkan melanjutkan ke sekolah teknik menengah (3 tahun), kemudian melanjutkan ke sekolah teknik atas (3 tahun). Setelah lulus sekolah teknik menengah dan sekolah teknik atas, diharapkan siswa dapat mengerjakan suatu bidang tertentu.

•        Selain itu, karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di beberapa kota seperti Surabaya, Makasar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang diadakan Akademik Pelayaran, Akademik Oseanografi, dan Akademik Research Laut. Tenaga pengajarannya didatangkan dari luar negeri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis.

•        Pada masa Demokrasi Liberal, didirikan beberapa universitas baru di antaranya adalah Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Andalas di Padang, Universitas Padjajaran di Bandung, dan Universitas Sumatra Utara di Medan.

                                          

                                     

Perkembangan Pendidikan pada Masa Demokrasi Terpimpin

•        Pada tahun 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertamadan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan semuanya mengharapkan menjadi mahasiswa. Murid-murid ini adalah hasil pertama dari sistem pendidikan setelah kemerdekaan.supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan,  pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada, agar murid-murid dapat melanjutkan pendidikannya.

•        Pemerintah juga mendirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) untuk murid-murid lulusan pesantren yang beragama Islam. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen Protestan dan Khatolik didirikan sekolah tinggi Theologia dan Seminari-seminari. Dan juga  didirikannya perguruan tinggi-perguruan inggi Islam, Kristen dan Khatolik, seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia dan Universitas Khatolik Atmajaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. 

            

Perkembangan Pendidikan pada Masa Orde Baru

·           Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenalkan dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Mashuri S.H selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( P&K). Pemerintah melaksanakan Intruksi Presiden ( Inpres) Pendidikan Dasar untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas. Adanya Intruksi Presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Pada periode 1993/1994 tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. Selain melaksanakan Inpres Pendidikan Dasar, pemerintah juga melaksanakan program Pemberantasan Buta Huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978, Program Wajib Belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984, dan program Gerakan Orang Tua Asuh ( GNOTA).

·        Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional.

Perkembangan Pendidikan pada Masa Reformasi

•        Pemerintahan pada masa Reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara(APBN). Pemerintah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolisioner. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No 2 Tahun 1989 yang mendefenisikan ulang pengertian pendidikan menjadi usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaraan agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

•        Pemerintah pada masa Reformasi juga melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

   A. Kurikulum Berbasis Kompetensi(KBK)

   Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif untuk memperoleh informasi. Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman.

   B. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP)
  Secara umum, KTSP idak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunnya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru,dituntut untuk mampu menegmbangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

C. Kurikulum 2013

  Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengamalan personal melalui observasi (pengamatan),  bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran.

 

Usaha-usaha Indonesia untuk mengembangkan pendidikan di Indonesa adalah:

1. Pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia.
2. Penyusunan konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialis pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern.
3. Pendirian universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang ada untuk memberikan kesempatan anak didik melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
4. Dimunculkannya sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan.
5. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara dan perubahan kurikulum.